Ternyata Kabag ULP Muba Berkirim Surat Pada Dinas PU.PR, Minta Sisa Pekerjaan Di Buatkan E-Katalog.


MUBA, Infodesanasional.id - Ada apa dengan kepala ULP kabupaten Musi Banyuasin mengirimkankan surat kepada Kadis PU.PR yang intinya meminta kepada dinas PU.PR sisa pekerjaan pada dinas PU.PR untuk di kadikan E-katalog, yang seharusnya di lelang terbuka, sedangkan berdasarkan informasi untuk pekerjaan pada dinas PU.PR yang dijadikan E-katalog sudah mencapai 60%, sudah melebihi Inpres nomor 2 tahun 2022, yang batasan 40%.

Dengan adanya permintaan kabag ULP yang berkirim surat kepada dinas PU.PR meminta sisa dari pekerjaan pada dinas PU.PR untuk dijadikan E-katalog diduga sarat dengan KKN, karna E-katalog pemenangnya diduga sudah diarahkan pada pihak tertentu sesuai keinginan para pemangku kepentingan.

Kadis PU.PR Alva elan saat dikonfirmasikan melalui WhatsAppnya  permasalahan surat dari kabag ULP mengatakan :

Untuk kegiatan PUPR yg sdh ada etalase nya di Catalog lokal tidak di lakukan lelang umum lagi oleh ULP. Dilakukan secara E Purchasing. Sedangkan kegiatan yg belum ada etalasenya tetap dilakukan lelang umum oleh ULP.

Selanjutnya Alva menyampaikan E catalog itu sesuai dengan arahan presiden yung. Tender itu solusi terahir dari pengadaan. Proses e catalog yg harus sesuai dg aturan yg berlaku. Aku raso kuyung perlu tanggapan dari ULP jg, kenapa mereka menolak lelang umum yg sdh ada etalasenya," jelas Alva.

Sementara itu kabag ULP Pemkab Muba Erdiansyah saat dikonfirmasi melalui whatsAppnya mengatakan, Kami hanya menjalani ketentuan ndo...yg ada pada poin diktum ke empat dan kelima inbup  no 346 th 2022 ttg percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal,  Pokja sdh membahas dng ppk pupr dan hasilnya bahwa paket yg diajukan secara teknis sdh ada di dalam katalog,

Perpres 16 th 2018 dan perubahannya mengatur bahwa metode pemilihan penyedia melakui e purchasing (katalog) menjadi pemilhan utama (no urut 1) kemudian dilanjutkan dng metode pemilihan penyedia lainnya  Pasal 38 ayat 2,  Diktum ke empat dan ke lima," jelasnya.

 Selanjutnya dasar Surat Edaran KPK no 14 th 2022 ttg pencegahan korupsi barang dan jasa melalui implementasi e katalog," ungkap Erdiansyah.

Post a Comment for "Ternyata Kabag ULP Muba Berkirim Surat Pada Dinas PU.PR, Minta Sisa Pekerjaan Di Buatkan E-Katalog."