MUBA, IDN.id - Diduga Imbas dari pemilihan DPC Apdesi kabupaten Musi banyuasin 6 orang kades pengurus Apdesi kabupaten yang di lantik oleh ketua DPD Apdesi Sumsel di Lubuk Linggau, Mendapatkan surat dari Plt kadis DPMD yang isinya Rapat Kordinasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pemerintah Desa pada tanggal ( 07/08/23) bertempat di ruang rapat Dinas PMD Kabupaten Muba.
Namun pada saat rapat tersebut diduga sudah di luar dari undangan rapat yang mana menurut sala-satu kades mengatakan ini semacam, penjerumusan kearah hukum, karena akan di buat file projek 6 desa tersebut, terkait masalah 1.bumdes, 2 BLT dana desa 3.evaluasi kinerja kepala desa 4. Batas desa 5. Aset desa 6. Ketahanan pangan ini semua akan mengarah ke ranah Hukum, bukan pembinaan. Seandainya dinas DPMD akan melakukan pembinaan tidak akan pakai APIP, apip bisa memeriksa desa seharusnya ada laporan," jelas kades.
Yang seharusnya DPMD ini bapak kami yang bisa membina dan melindungi kami para kades bukan mana sebaliknya," ungkapnya.
Harapan dari 6 kades yang di panggil oleh Plt kadis PMD boleh di panggil asalkan jangan 6 pengurus Apdesi saja, melainkan ada juga kades yang di luar pengurus Apdesi., jadi arahnya tidak semacam penekanan, sebeb dari hasil pemikiran 6 kades tersebut merasakan adanya keganjilan atas pemanggilan ini dan merupakan interpensi bahkan mencederai kebebasan berpendapat dan berorganisasai sedangkan sudah di atur didalam UUD 1945 kebebesan menyampaikan Pendapat di muka umum dan membentuk organisasai," Harapnya.
Dari beberapa kades di beberapa kecamatan kabupaten Muba dengan adanya kades dipanggil dengan alasan rapat oleh Plt DPMD namun kenyataannya diduga adanya penekanan para pengurus apdesi di Muba, kalau memang di perlakukan sedemikian rupa jangan tebang pilih, periksa juga seluruh desa, kalau begini caranya kami para kades di beberapa kecamatan di Muba ini akan mengadakan aksi," jelasnya.
Ini diduga Plt kadis PMD mengkehendaki yang Apdesi di Muba dipegang oleh Apdesi hasil pemilihan di dinas PMD pada tanggal 12/7 pemilihan itu diduga sarat dengan intimidasi, sedangkan Dinas PMD itu bukan Regulator tapi Fasilitator, yang hasilnya pemilihan tersebut di menangkan oleh salah-satu kades yang notabennya adiknya Pj namun oleh ketua DPD Apdesi Sumsel tidak di akui karna tidak sesuai ADRT Apdesi.
Sementara itu ketua Apdesi DPD Sumsel dalam menyikapi permasalahan Apdesi DPC Muba yang diduga adanya penekanan Sohidin mengatakan Dalam waktu dekat, DPD APDESI Sumsel akan melakukan konsolidasi sekaligus beraudiensi dengan Bupati Kabupaten Musi Banyu Asin untuk mencari Solusi bersama
Agar gonjang ganjing ditubuh APDESI Kabupaten Muba dapat Clear dan bertemu solusi terbaik karena pada dasarnya APDESI ini adalah anak kandung Pemerintah yang seyogyanya dalam menjalankan semua aktivitasnya dapat di Ayomi dan dibimbing ke arah yang lebih baik.
Sementara itu Awak Media Belum Bisa Ketemu Dengan Plt kadis PMD Muba untuk di konfirmasi, lantaran masih Sibuk banyak kegiatan.(wrt tim.)
Post a Comment for "Kenapa Cuman Enam Kepala Desa Di Muba Bolih Surat Untuk Rapat Evaluasi Di PMD "